Tingkat Inflasi di Buleleng Masih Terkendali Jelang Akhir Tahun

Menjelang akhir tahun 2019, tingkat inflasi di Buleleng masih di garis aman atau masih terkendali. Itu dibuktikan dengan angka inflasi sebesar 1,92 persen. Angka ini masih di bawah target yang ditentukan yaitu 3,5 persen. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG saat ditemui usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Buleleng di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Buleleng, Kamis (28/11). Wabup Sutjidra menjelaskan angka sebesar 1,92 persen masih di bawah target yang ditentukan yaitu 3,5 persen. Bahkan, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Bali di Denpasar yang ikut hadir pada HLM ini, memproyeksikan inflasi di Buleleng khususnya di Kota Singaraja mencapai dua persen sampai dengan akhir tahun. TPID bersama dengan stakeholder terkait diharapkan mampu menjaga tren positif ini. “Angka dua persen tersebut bisa terjadi jika tidak ada gejolak yang sangat berarti,” jelasnya. Sektor pertanian masih menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat inflasi. Produk-produk pertanian seperti cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan juga beras. Pada HLM ini didiskusikan bersama dengan stakeholder terkait bagaimana menangani tingkat inflasi yang terjadi. Salah satunya dengan melibatkan PD Pasar. “Termasuk distribusi hasil-hasil pertanian dan mengantisipasi inflasi di Hari Raya Hindu,” ujar Wabup Sutjidra. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Rizki Ernadi Wimanda menyebutkan Bank Indonesia sendiri telah menggelontorkan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) di Buleleng. Program ini dikhususkan untuk peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih. Ini dilakukan untuk meredam laju tingkat inflasi yang mana banyak disebabkan oleh kenaikan harga komoditi tersebut. “Kami terus pantau produksinya sehingga diharapkan terus membaik dan diikuti oleh petani-petani yang lain,” sebutnya. Disinggung mengenai stimulus bagi petani, dirinya menambahkan untuk stimulus dalam bentuk subsidi langsung memang tidak ada. BI sendiri bukan lembaga atau institusi yang berwenang seperti Kementerian Pertanian. BI tidak dalam kapasitas memberikan subsidi langsung atau khusus melainkan memberikan pendampingan bagaimana cara mengolah produk pertanian agar produksinya meningkat. “Jadi, subsidi khusus seperti kredit lunak tidak ada. Jika seandainya petani memerlukan alat-alat produksi bisa melalui PSBI yang sudah kita jalankan.” tandas Rizki Ernadi Wimanda.