Sosialisasi Sistem Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK)
Pemerintah Daerah saat ini dituntut untuk selalu melakukan inovasi dalam menyediakan pelayanan publik. Inovasi dimaksud sangat penting untuk menyikapi tuntutan pelayanan masyarakat dewasa ini.
Pemerintah Daerah juga didorong untuk membudayakan semangat one agency one innovation (satu instansi satu inovasi). Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas juga menjadi salah satu agenda reformasi birokrasi.
Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) yang digelar oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, pada hari Senin (12/11/2018) bertempat di Hotel Aneka, Lovina – Singaraja.
Kegiatan sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Buleleng, Made Arya Sukerta,SH.MH mewakili Bupati Buleleng.
Acara sosialisasi diikuti oleh perwakilan dari seluruh OPD dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Hadir sebagai pembicara pada acara itu kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Sri Hartati.
Diitemui seusai membuka acara, Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kab.Buleleng ( Made Arya Sukerta, SH.MH ) mengungkapkan bahwa setiap perubahan yang terjadi di internal dan eksternal pemerintahan harus disikapi dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Organisasi pemerintah pada hakikatnya merupakan organisasi pelayan publik, sehingga dengan demikian organisasi pemerintah tersebut harus menggunakan tolak ukur keberhasilannya dari kepuasan masyarakat.
“Untuk itu kepuasan masyarakat harus terus ditingkatkan. Karena ini (kepuasan masyarakat) bersifat fleksibel, tidak berhenti pada angka-angka tertentu, dia selalu dinamis,” terang Arya Sukerta.
Masih ungkap mantan Kadis Perhubungan ini, menyikapi standar kepuasan masyarakat yang terus meningkat tersebut, maka sudah selayaknya organisasi pemerintah juga harus terus melakukan inovasi pelayanan guna memenuhi ekspektasi masyarakat, sehingga kepuasannya menjadi terpenuhi. “Timbal baliknya adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah juga akan semakin meningkat,” jelasnya.
Sementara itu , Sri Hartati mengungkapkan bahwa, perbaikan kualitas pelayanan publik sekarang ini merupakan tuntutan reformasi birokrasi. Untuk itu ASN dituntut untuk selalu berpikir inovatif dan berprilakuout of the box. Dijelaskan pula bahwa inovasi pelayanan publik merupakan hal yang paling prioritas dalam reformasi birokrasi saat ini, selain adanya pelayanan berbasis IT, penyediaan Mall Pelayanan Publik, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik.
“Organisasi pemerintah daerah di Buleleng harus bisa menjadikan inovasi sebagai budaya organisasi. Hal itu untuk menggerakan reformasi (birokrasi) yang selama ini dilaksanakan oleh Pemkab Buleleng,” ungkapnya.
Sri Hartati melanjutkan, guna mendorong pemerintah daerah untuk mebudayakan inovasi pelayanan publik, Kemen PAN & RB juga melaksanakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Atas upaya tersebut, sampai saat ini sudah ribuan inovasi yang dikirimkan oleh instansi kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD di seluruh Indonesia.
“Itu (inovasi) kami kompetisikan, diambil inovasi-inovasi terbaik untuk dijadikan best practice dan layanan unggulan. Layanan unggulan ini kami sebarkan melalui forum replikasi dan Jaringan Informasi Pelayanan Publik,” lanjutnya.
Bagi pemerintah daerah yang berhasil membuat inovasi dan menjadi best practice, pemerintah pusat juga akan memberikan reward. “Selain sertifikat dan piala, juga diberikan Dana Insentif Daerah, dan inovasi tersebut kami ikutkan dalam kompetisi tingkat internasional,” pungkasnya. (frs)
