Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng kembali meraih Predikat Kategori B (Baik) pada SAKIP AWARD Wil 2 Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia.
Penghargaan yang diserahkan langsung oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. bersama Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG
“Astungkara !, ada peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Buleleng yang semula dengan nilai 68.97 (predikat B) meningkat menjadi menjadi 69.02 dan kembali meraih (predikat B),” hal tersebut diungkapkan Wabub Sutjidra usai menerima penghargaan di Ballroom Inaya Putri Bali - Nusa dua, Senin (27/1).
Hal ini menunjukkan nilai akuntabilitas, kualitas pembangunan budaya kinerja, birokrasi, dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya pada Pemkab Buleleng sudah baik. “Sedikit lagi ada peningkatan kinerja, Buleleng bisa meraih BB. Saya yakin Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Buleleng bisa mengefisienkan dan mengoptimalkan program kegiatan yang ada saat ini,” ujar Sutjidra.
Wakil Bupati asal Desa Bontihing ini juga mengharapkan torehan hasil positif ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memaksimalkan penggunaan anggaran, khususnya program-program yang menyentuh langsung sisi kesejahteraan masyarakat seperti seruan dari Bpk Presiden RI. “Saya bersama pak Bupati akan mendorong peran seluruh SKPD di Pemkab Buleleng, agar bersama-sama mensinergikan antarprogram, sehingga hasilnya lebih terukur dan optimal,” ucapnya.
Disisi lain, hal senada diharapkan pula oleh Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutannya mengatakan bahwa sesungguhnya kerja nyata lebih diutamakan bukan berorientasi pada hasil semata, dan harapannya kepada seluruh Kepala Daerah untuk kembali mendorong kinerja seluruh aparatur demi mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Penggunaan angggaran harus maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Sinergitas antar–OPD harus terjalin dengan baik, dan program kegiatan bisa mendatangkan outcome khusunya bagi masyarakat,” terang Yusuf.
Acara yang dhadiri oleh sejumlah Gubernur, Bupati/Walikota ini memiliki tujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan berorientasi kepada hasil.
Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Setda Buleleng, Dra.I DW.A.A.Sri Ambarawati ditemui setelah akhir acara mengucapkan terimakasih atas komitmen Bpk Bupati dan Wakil Bupati Buleleng. “Hal ini tidak terlepas dari komitmen Kepala Daerah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien,” ucapnya.
Sesuai arahan pak Wakil tadi, untuk mencapai nilai BB tentu ada hal-hal penting yang harus ditindaklanjuti. “Seperti halnya sinergitas antar SKPD dalam menciptakan sebuah program yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Ambar.