Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemkab Buleleng

Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2020 pukul 07.30 WITA s.d selesai dengan dihadiri oleh 120 Peserta dari 50 OPD se-Kabupaten Buleleng dengan menghadirkan Narasumber dari BPSDM Kemendagri. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi, Dra I. DW. A. A. Sri Ambarawati dan bertempat di Puri Saron Baruna Beach Cottage Desa Pemaron, Lovina Beach Singaraja. Dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi, beliau menjelaskan bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unti organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian Organisasi sesuai dengan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018, dalam hal ini untuk mewujudkan Visi Misi Kabupaten Buleleng agar bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Sosialisasi Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Daerah Kab. Buleleng ini dimaksudkan agar setiap instansi pemerintah :

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Implementasi Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan untuk menata seluruh proses (tatalaksana) yang ada disebuah organisasi atau lembaga sehingga memberikan dasar yang jelas bagi penyusunan SOP, agar organisasi atau lembaga bekerja dengan standar yang jelas, efektif, efisien, produktif dan akuntabel. Dra I. DW. A. A. Sri Ambarawati berharap, hasil output penerapan Peta Proses Bisnis dapat meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi yang prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematik dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan.