FKP DAN SKM; KUNCI MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERDAMPAK
Pelayanan publik merupakan cerminan nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Setiap kali warga datang ke kantor Pemrintahan untuk mengurus dokumen, mencari informasi atau meminta bantuan, disitulah mereka menilai seberapa baik kinerja birokrasi. Karena itu, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya diukur dari kecepatan atau kelengkapan Fasilitas, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam memahami dan memenuhi harapan masyarakat. Untuk mencapai pelayanan yang benar-benar berorientasi pada kebutuhan publik, pemerintah perlu membuka ruang dialog dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dua instrumen penting dalam proses ini adalah Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).
Forum Konsultasi Publik atau FKP merupakan wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam forum ini, keduanya duduk bersama untuk membahas standar pelayanan publik yang berlaku mulai dari persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, hingga sarana dan prasarana. Melaui FKP masyarakat dapat menyampaikan pengalaman, kritik dan saran terhadap pelayanan yang diterima, sementara pemerintah mendengarkan dan menyesuaikan standar pelayanan agar lebih relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. FKP menjadi bentuk nyata dari prinsip partisipasi dan transpransi dalam pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. disisi lain, kegiatan ini juga melatih Aparatur Sipil Negara untuk lebih terbuka terhadap masukan masyarakat, sekaligus meperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Sementara itu Survei Kepuasan masyarakat (SKM) berfungsi sebagai alat ukur objek terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan melalyi SKM, pemerintahdapat mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap berbagai unsur sepertoi persyaratan, prosedur, kompetensi pelaksana, sarana prasarana, dan mekanisme pengaduan. hasil survei menjadikan bahan evaluasi yang sangat penting untuk menentukan langkah-langkah perbaikan. Dengandemikian kebijakan peningkatan layanan tidak lagi berdasarkanasumsi, tetapi berlansakan data dan fakta di lapangan. SKM juga menjadi cermin kepercayaan publik ketika hasilnya diumumkan secara terbuka dan ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata masyarakat akan merasa dihargai karena suaranya benar-benar berpengaruh terhadap peningkatan mutu pelayanan.
FKP dan SKM memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi, FKP berfungsi sebagai ruang untuk menyampaikan dan memperbaiki standar pelayanan, sedangkan SKM menjadi alat evaluai untuk menilai sejauh mana standar tersebut dijalankan dengan baik. Hasil SKM kemudian dapat dibahas kemabli dalam FKP berikutnya sebagai dasar perbaikan layanan. Pola ini menciptakan siklus perbaikan berkelanjutan yang memastikan pelayanan publik selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.
Melalui pelaksanaan FKP dan SKM yang konsisten, trasparan dan berkualitas pemerintah tidak hanya memenuhi kewajiban regulatif, tetapi juga menuju komitmen nyata terhadap semangat reformasi birokrasi keduanya menjadi sarana membangun kepercayaan, meperkuat kolaborasi serta mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, trasparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan menjadikan FKP dan SKM sebagai budaya kerja, bukan sekedar kewajiban administratif maka wajah pelayanan publik akan semakin humanis, adaptif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
