Profil Bagian Organisasi

  • Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016
Nama    : Dra. I Dewa Agung Ayu Sri Ambarawati
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi
NIP        : 19660617 198602 2 003
 
            Berdasarkan PP 41 tahun 2007 tentang Organisrasi Perangkat Daerah, bahwa pembentukan perangkat daerah berdasarkan kemampuan daerah yang dilakukan pada kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat yang mampu dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan PP 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi serta Pemerintah Kabupaten / Kota, sehingga berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas dipandang perlu dibentuknya Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.Adapun pembentukan Bagian Organisasi merupakan kepanjangan tangan dari pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Daerah Kabupaten Buleleng, Tantangan yang dihadapi Aparatur Pemerintah saat ini cukup memprihatinkan terutama karena dalam praktek selama ini para Pimpinan dan Aparatur Pemerintah masih sering mengabaikan displin pegawai dan disiplin kerja serta aturan-aturan lainnya.
 
BAGIAN ORGANISASI 
 
Bagian Organisasi, mempunyai tugas dan fungsi:
  1. menyusun rencana kegiatan Bagian Organisasi, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Asisten Administrasi Pemerintah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  4. menfasilitsi melaksanakan koordinasi pembentukan dan peñataan OrganisasiPerangkat Daerah;
  5. memfasilitasi melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);
  6. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan;
  7. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Buleleng;
  8. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan program dan petunjuk serta memonitor perkembangan dibidang organisasi / kelembagaan, ketatalaksanaan, pendayagunaan dan kinerja Aparatur;
  9. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan dan penyebaran naskah dinas;
  10. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Daerah;
  11. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
  12. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  13. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah;
  14. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja;
  15. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan laporan percepatan pemberantasan korupsi;
  16. memfasilitasi, menghimpun dan melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Sekretariat Daerah;
  17. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelayanan adminitrasi kepegawaian dilingkungan Setda;
  18. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Sekretariat Daerah;
  19. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan inovasi pelayanan publik kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  20. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP);
  21. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pendayagunaan aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
  22. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
  23. memfasilitasi dan melaksanakan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi, terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan serta Urusan Penunjang Pemerintahan dibidang : Pengawasan, Kepegawaian dan Pengembangaan Sumber Daya Manusia;
  24. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi: Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  25. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  26. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
SUB BAGIAN KELEMBAGAAN 

 Sub Bagian Kelembagaan, mempunyai tugas dan fungsi:

  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kelembagaan, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  4. melaksanakan pembentukan dan peñataan Organisasi Perangkat Daerah;
  5. mengumpulkan data dan bahan tentang kelembagaan dalam rangka pengembangan dan penyempurnaan kelembagaan Perangkat Daerah;
  6. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman/petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan evaluasi program kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  7. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng;
  8. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  9. mengevaluasi dan menganalisis tugas dan fungsi serta susunan organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  10. menghimpun data dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  11. melaksanakan penyusunan Road Mep Reformasi Birokrasi dan memfasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
  12. mengevaluasidan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  13. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;
SUB BAGIAN TATA LAKSANA 

Sub Bagian Tata Laksana, mempunyai tugas dan fungsi :

  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Laksana, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  4. menghimpun dan menyusun Rencana Strategik (Renstra) Sekretariat Daerah;
  5. melaksanakan pembinaan dan menyusun Laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM);
  6. menghimpun data dan   melaksanakan penyusunan laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
  7. menghimpun data dan melaksanakan penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN);
  8. menghimpun, melaksanakan dan menyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah;
  9. menghimpun, melaksanakan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah;
  10. mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan koordinasi dengan instansi/lemabaga terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan dan penyusunan laporan percepatan pemberantasan korupsi;
  11. melaksanakan pemetaan inovasi daerah dan mengkoordinir pelaksanaan lomba inovasi pelayanan publik;
  12. melaksanakan pembinaan pelayanan publik;
  13. menghimpun dan melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah;
  14. membuat, menyusun dan menyebarkan naskah dinas;
  15. menyusun pedoman / petunjuk teknis pakaian kerja, budaya kerja, dan jam kerja;
  16. menghimpun data permasalahan tentang pengembangan prosedur dan tata kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng;
  17. mengumpulkan bahan, menyusun data dan melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
  18. melaksanakan, menghimpun data dan informasi tentang standarisasi perlengkapan seperti rumah dinas, kendaraan dinas, peralatan kantor, standarisasi tata ruang tata tempat, udara, cahaya, warna, suara, dan efiesiensi kerja, standarisasi pengukuran kerja, standarisasi penyerderhanaan kerja, standarisasi pembiayaan;
  19. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  20. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN DAN PENINGKATAN KINERJA  

Sub Bagian Pendayagunaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur, mempunyai tugas dan fungsi:

  1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Pendayagunaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur, berdasarkan data dan program yang ditetapkan oleh Bagian Organisasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
  3. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
  4. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian dan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) Setda;
  5. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pendayagunaan aparatur;
  6. melaksanakan Analisa kebutuhan pegawai dan Kompetensi pegawai;
  7. menyusun pedoman/petunjuk teknis pembuatan Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP);
  8. menghimpun, melaksanakan koordinasidan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  9. melaksanakan pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungn Pemerintah Kabupaten Buleleng;
  10. mengumpulkan bahan, menyusun dan melaksanakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Setda;
  11. melaksanakan pengadaan pakaian Dinas Pimpinan Daerah dan staf Setda;
  12. melaksanakan pembinaan dan memberikan palayanan adminitrasi kepegawaian dilingkungan Setda Kabupaten Buleleng;
  13. menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan formasi pegawai yang diperlukan sesuai dengan jumlah dan kompetensi yang diperlukan;
  14. melaksanakan peningkatan kesejahteraan pegawai dan usulan pemberian tanda jasa dan penghargaan bagi PNS di lingkungan setda;
  15. melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi, terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan serta Urusan Penunjang Pemerintahan dibidang : Pengawasan, Kepegawaian dan Pengembangaan Sumber Daya Manusia;
  16. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi: Inspektorat serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusuai;
  17. mengevaluasidan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan
  18. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
Share Post :